Psikologi Pendidikan: Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan dan mewadahi beragam perspektif dari berbagai kelompok kultural. Tujuan penting dari pendidikan multikultural adalah pemerataan kesempatan bagi semua murid. Ini termasuk mempersemptit gap dalam prestasi akademik antara murid kelompok utama dengan kelompok minoritas (Bennet, 2003; Pang, 2001; Schmidt & Mosenthal, 2001).

Pendidikan multikultural muncul dari gerakan hak-hak sipil pada 1960-an dan gerakan untuk pemerataan kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat untuk wanita serta orang kulit berwarna. Sebagai sebuah bidang, pendidikan multikultural mencakup isu-isu yang berkaitan dengan  stasus sosioekonomi, etnisitas, dan gender. Karena keadilan sosial adalah salah satu nilai dasar dari bidang ini, maka reduksi prasangka dan pedagogi ekuitas menjadi komponen utamanya (Banks, 2001). Reduksi prasangka adalah aktivitas yang dapat diimplementasikan guru di kelas untuk mengeliminasi pandangan negatif dan stereotip terhadap orang lain. Pedagogi ekuitas adalah modifikasi proses pengajaran dengan memasukkan materi dan strategi pembelajaran yang tepat baik itu untuk anak lelaki maupun perempuan dan umtuk semua kelompok etnis.

Memberdayakan Murid

            Istilah pemberdayaan (empowerment) berarti memberi orang kemampuan intelektual dan keterampilan memecahkan masalah agar berhasil dan menciptakan dunia yang lebih adil. Pemberdayaan masih menjadi tema penting pada pendidikan multikultural dewasa ini (Schmidt, 2001). Menurut pandangan ini, sekolah harus memberi murid kesempatan untuk belajar tentang pengalaman, perjuangan, dan visi dari berbagai kelompok kultural dan etnis yang berbeda-beda (Banks, 2001, 2002, 2003). Harapannya adalah hali ini akan meningkatkan rasa harga diri minoritas, mengurangi prasangka,  dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih setara.

Sonia Nieto (1992), seorang keturunan Puerto Rico yang besar di New York City, percaya bahwa pendidikannya membuatnya merasa latar belakang kulturalnya kelihatan agak buruk. Dia memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1.      Kurikulum sekolah harus jelas antirasis dan antidiskriminasi. Murid haarus bebas mendiskusikan isu etnis dan diskriminasi.

2.      Pendidikan multikultural harus menjadi bagian dari setiap pendidikan murid. Setiap murid harus menjadi bilingual dan mempelajari perspektif kultural yang berbeda-beda.

3.      Murid harus dilatih untuk lebih sadar budaya(kultur). Ini berarti mengajak murid untuk lebih terampil dalam menganalisis  kultur dan lebih menyadari faktor historis, sosial, dan politik yang membentuk pandangan mereka tentang kultur dan etnis. Harapannya adalah agar kajian kritis itu akan memotivasi murid untuk mengupayakan keadilan politik dan ekonomi.

Pengajaran yang relevan

            Pengajaran yang relevan secara struktural adalah aspek penting daari pendidikan multikultural (Gay, 2000; Irvine & Armento, 2001). Pengajaran ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan dengan latar belakang kultural dari pelajar (Pang, 2001).

Para pakar pendidikan multikultural percaya bahwa guru yang baik akan mengetahui dan mengintegrasikan pengajaran yang relevan secara kultural ke dalam kurikulum karena akan membuat pengajaran menjadi lebih  efektif (Diaz, 2001).

Pendidikan yang Berpusat pada Isu

            Dalam pendekatan ini, murid diajari secara sistematis untuk mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan sosial. Pendidikan ini tidakn hanya mengklarifikasi nilaim tetapi juga mengkaji alternatif dan konsekuensi dari pandangan  tertentu yang dianut murid. Pendidikan yang berpusat pada isu terkait erat dengan pendidikan moral.

Pikirkan contoh situasi dimana beberapa murid merasa tidak nyaman dengan kebijakan makan siang di sebuah sekolah menengah atas (Pang, 2001). Murid  yang mendapat subsidi dari pemerintah federal dipaksa untuk menggunakan bangku khusus di kafetaria, yang secara otomatis membuat mereka dikenali. Banyak dari murid yangberasal dari keluarga miskin ini merasa direndahkan dan dipermalukan sehingga bahkan ada yang tak mau makan siang. Murid-murid itu memberitahu guru tentang apa yang mereka alami dan kemudian diadakan diskusi. Murid dan guru bersama-sama menyususn rencana aksi untuk mengatasi persoalan keadilan sosial ini.  Rencanya kemudian dipaparkan di dewan sekolah distrik. Mereka kemudian merevisi  kebijakan makan siang di sepuluh sekolah menengah atas.

Daftar Pustaka:

Santrock, J. W. (2004). Psikologi Pendidikan. jakarta: PRENAMEDIAGROUP.